Asumsi

Metode survey untuk indikator Enforcing Contract (Penegakan Kontrak) adalah dengan mengisi kuesioner berisi waktu dan biaya dalam menyelesaikan perkara berdasarkan asumsi studi kasus dan menjawab pertanyaan-pertanyaan bersifat kualitatif berdasarkan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Berikut asumsi studi kasus dalam pengisian kuesioner:

Umum:

  • Sengketa wanprestasi pembayaran oleh pembeli atas barang.
  • Nilai gugatan Rp. 91.691.248 (200% dari GNI per kapita Indonesia atau 200% dari 3.540 USD).
  • Perkara selesai di pengadilan tingkat pertama, tanpa banding.
  • Putusan memenangkan posisi pihak penjual (tergugat).
  • Eksekusi putusan dilakukan segera melalui pelelangan umum.

 

Studi Kasus:

  • Penjual dan Pembeli merupakan perusahaan lokal yang  berlokasi di dalam negeri (untuk Indonesia di Jakarta dan di Surabaya).
  • Penjual menuntut Pembeli untuk mengganti jumlah yang disepakati di dalam kontrak (Nilai gugatan Rp. 91.691.248).
  • Pengadilan yang memutus kasus tersebut berlokasi di Jakarta dan merupakan pengadilan tingkat pertama dengan yurisdiksi terhadap gugatan niaga sebesar Rp. 91.691.248.
  • Penjual khawatir Pembeli mungkin melenyapkan aset, membawa aset keluar dari yurisdiksi peradilan atau menjadi pailit. Oleh karena itu, jika prosedur tersebut diperbolehkan di hadapan pengadilan yang berwenang, Penjual akan meminta dan mendapatkan sita atas aset bergerak Pembeli (perlengkapan kantor atau kendaraan) sebelum memperoleh putusan Pengadilan.
  • Pembeli menentang gugatan tersebut, yang kemudian digugat berdasarkan pokok perkaranya. Pendapat atas kualitas barang yang dikirim oleh Penjual diperlukan dan diberikan oleh seorang ahli selama proses persidangan.
  • Pembeli menentang gugatan tersebut, yang kemudian digugat berdasarkan pokok perkaranya. Pendapat atas kualitas barang yang dikirim oleh Penjual diperlukan dan diberikan oleh seorang ahli selama proses persidangan.
  • Jika hal itu adalah praktik standar yang dilakukan di negara Anda bagi seorang hakim untuk menunjuk seorang ahli independen untuk memberikan pendapat atas kualitas barang yang dikirim oleh penjual, maka hakim dapat melakukannya. Hal ini diasumsikan bahwa tidak ada kesaksian dari ahli yang berlawanan yang diajukan.
  • Putusan memenangkan Penjual secara 100%. Pembeli diwajibkan untuk membayar harga sesuai dalam kontrak kepada Penjual.
  • Pembeli tidak mengajukan banding terhadap putusan itu.
  • Penjual mulai melaksanakan putusan saat periode waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk mengajukan banding telah berlalu. Diasumsikan bahwa Pembeli tidak memiliki dana di dalam rekening banknya. Akibatnya, aset bergerak Pembeli (perlengkapan kantor atau kendaraan) disita dan disimpan untuk kemudian dilelang kepada publik.
  • Pelelangan atas aset bergerak pembeli kemudian diatur, diiklankan dan diselenggarakan. Aset-aset yang ada terjual dan nilai gugatan sepenuhnya diperoleh Penjual.

Perkembangan Terkini

Indikator Enforcing Contract secara global dalam Ease of Doing Business (EoDB) 2018 menduduki peringkat 145.  Indonesia telah melakukan upaya perbaikan dan menerbitkan peraturan baru yang dapat diakui dalam indikator penilaian Enforcing Contract seperti terbitnya  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Selain itu, untuk transparansi proses peradilan, terdapat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia yang memungkinkan semua orang dapat mengakses informasi tentang perkembangan penanganan perkara, penundaan persidangan, serta amar putusan secara online. Diharapkan dengan diterbitkannya peraturan dan upaya perbaikan lainnya dapat mempermudah proses penyelesaian perkara sehingga sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, serta dapat memberikan kontribusi pada Indeks Kualitas Proses Peradilan.

Grafik peringkat Indikator Enforcing Contract (Periode Survey Tahun 2009-2018)

Tertarik Menjadi Kontributor ?

Peraturan Terkait

PeraturanTanggalKategoriTentang
UU Nomor 3 Tahun 2009January 1, 20092Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
UU Nomor 4 Tahun 1998March 9, 19982Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU NO. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan Menjadi UU
UU Nomor 14 Tahun 2008January 9, 20082Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 30 Tahun 1999January 9, 19992Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UU Nomor 48 Tahun 2009March 9, 20092Kekuasaan Kehakiman
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
KMA Nomor 144 Tahun 2011March 9, 201143Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
KMA Nomor 214 Tahun 2014March 9, 201443Jangka Waktu Penananganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
PERMA Nomor 1 Tahun 2016March 9, 201643Prosedur Mediasi di Pengadilan
PERMA Nomor 2 Tahun 2015March 9, 201543Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
SEMA Nomor 1 Tahun 2014March 9, 201443Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa demi peningkatan efisiensi waktu dalam menghadapi proses peradilan akan dilakukan sistem membaca secara bersama (hakim yang ditunjuk dikirimkan dokumen elektronik terkait perkara yang disidang)
SEMA Nomor 2 Tahun 2014March 9, 201443Penyelesaian Perkara di Pengadilan tg. Pertama dan tgkt Banding pada 4 Lingkungan Peradilan
SEMA Nomor 4 Tahun 2008March 9, 200843Pemungutan Biaya Perkara
SEMA Nomor 4 Tahun 2012March 9, 201243Perekaman Proses Persidangan
PERMA Nomor 8 Tahun 2016March 23, 201743Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
PERMA Nomor 7 Tahun 2016March 22, 201743Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
KMA Nomor 43 Tahun 2017March 23, 201743Pembentukan Kelompok Kerja dalam Rangka Koordinasi Peningkatan Kemudahan Berusaha
PERMA Nomor 14 Tahun 2016March 22, 201743Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
Peraturan MA No 3 Tahun 2018February 15, 201943Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
EC Keputusan Dirjen BADILUM Petunjuk Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2018February 15, 201947Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronikl
Biaya Panjar Perkara PN Jakarta PusatFebruary 15, 201947Biaya Panjar Perkara PN Jakarta Pusat
SK Ketua Pengadilan Negeri SurabayaFebruary 15, 201947Perubahan Panjar Biaya Pendaftaran Perkara di Kepaniteraan Perdata dan Niaga Serta Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus