Asumsi

Metode survey untuk indikator Protecting Minority Investors (Perlindungan bagi Pemegang Saham Minoritas) adalah dengan mengisi kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan bersifat kualitatif berdasarkan asumsi yang digambarkan melalui suatu studi kasus serta menjawab pertanyaan mengenai ruang lingkup perlindungan pemegang saham minoritas pada suatu perusahaan seperti penyalahgunaan aset perusahaan oleh para direktur untuk kepentingan pribadi mereka, langkah-langkah tata kelola perusahaan yang baik, dan persyaratan transparansi perusahaan guna meminimalisir risiko penyalahgunaan. Kuesioner tersebut dijawab berdasarkan peraturan yang berlaku pada suatu negara. Berikut kasus yang menjadi asumsi studi kasus dalam pengisian kuesioner:

Asumsi mengenai Perusahaan/Usaha (Buyer)

  • Memiliki dewan direksi dan chief executive officer (CEO) yang dapat secara hukum bertindak atas nama Pembeli jika diizinkan, bahkan jika hal ini tidak secara khusus dibolehkan oleh hukum.
  • Memiliki dewan pengawas (berlaku untuk negara dengan sistem two-tier board) yang 60% dari anggota pemegang saham terpilih telah ditunjuk oleh Saudara James, yang merupakan pemegang saham pengendali Pembeli dan anggota dewan direksi Pembeli.
  • Belum mengadopsi setiap undang-undang/peraturan atau anggaran dasar yang berbeda dari standar minimum yang sudah ada, dan tidak mengikuti kode etik, aturan tidak wajib, prinsip, rekomendasi atau pedoman yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan.
  • Merupakan perusahaan manufaktur yang memiliki jaringan distribusi sendiri.

 

Asumsi mengenai Transaksi

  • Mr. James merupakan pemegang 60% saham Buyer yang merupakan PT Terbuka dan menunjuk 2 anggota direktur (dari 5 anggota direksi Buyer).
  • Mr. James juga merupakan pemegang 90% saham Seller.
  • Mr. James mengusulkan agar Buyer membeli armada truk yang tidak terpakai dari Seller untuk memperluas distribusi produk makanan dari Buyer, usulan ini diterima oleh Buyer. Harga armada truk tersebut setara dengan 10% dari aset Buyer dan lebih tinggi dari harga pasar.
  • Transaksi tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan.
  • Semua persetujuan yang diperlukan telah diperoleh, dan segala pengungkapan informasi yang perlu dilakukan telah dipenuhi.
  • Transaksi tersebut merugikan Buyer. Para pemegang saham Buyer menuntut Mr. James dan para pihak lain yang menyetujui untuk dilakukannya transaksi tersebut.

Perkembangan Terkini

Indikator Protecting Minority Investors secara global dalam Ease of Doing Business (EoDB) 2018 menduduki peringkat 43. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas di Indonesia sangat tergantung pada peraturan mengenai bisnis dan usaha yang berlaku saat ini. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan aturan teknis lainnya mengenai pasar modal yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Karena survey yang dilakukan untuk indikator Protecting Minority Investors adalah berdasarkan aturan hukum, maka saat ini pemerintah Indonesia masih terus melakukan upaya peningkatan kualitas perlindungan pemegang saham minoritas melalui rencana amandemen Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang akan masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Badan Usaha. Dengan adanya rencana amandemen undang-undang tersebut diharapkan akan memberikan perlindungan dan jaminan hak yang lebih baik terhadap pemegang saham minoritas.

Grafik peringkat Indikator Protecting Minority Investors (Periode Survey Tahun 2009-2018)

Tertarik Menjadi Kontributor ?

Peraturan Terkait

PeraturanTanggalKategoriTentang
UU Nomor 40 Tahun 2007March 8, 20072Perseroan Terbatas
UU Nomor 8 Tahun 1981March 9, 19812Hukum Acara Pidana
UU Nomor 8 Tahun 1995March 9, 19952Pasar Modal
UU Nomor 18 Tahun 2003March 9, 20032Advokat
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
SE MenBUMN Nomor 19 Tahun 2008March 9, 200827Bantuan Jasa Pengacara Bagi Anggota Direksi dan Pejabat BUMN
PMK Nomor 88 Tahun 2015January 1, 201528Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perusahan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
POJK Nomor 21 Tahun 2015March 9, 201544Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
POJK Nomor 32 Tahun 2014March 9, 201444Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
POJK Nomor 33 Tahun 2014March 9, 201444Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
POJK Nomor 38 Tahun 2014March 9, 201444Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Eefek Terlebih Dahulu
SEOJK Nomor 32 Tahun 2015March 9, 201544Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
POJK Nomor 10 Tahun 2017March 27, 201744Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
POJK Nomor 11 Tahun 2017March 26, 201744Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
HIRMarch 9, 201547Reglemen Indonesia Yang Diperbarui
KepKaBapepam Nomor 29 Tahun 2004March 9, 200447Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
KepKaBapepam Nomor 412 Tahun 2009March 9, 200947Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
KUHPMarch 9, 201547Kitab UU Hukum Pidana (KUHP)
RBgJanuary 9, 201647Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura