Asumsi

Indikator Registering Property menilai prosedur lengkap, waktu dan jumlah biaya yang dibutuhkan seorang pelaku bisnis UKM untuk melakukan balik nama dari sebuah properti berupa tanah dan bangunan gudang 2 lantai yang telah berdiri selama 10 tahun senilai IDR 2.492.783.468 (setara dengan 50 kali GNI Perkapita/ 50 kali 3.540 USD), dengan luas tanah 557.4m2 dan luas bangunan 929 m2. Tanah yang diperjualbelikan telah terdaftar di Kantor Pertanahan dan bebas dari hak tanggungan. Selain itu terdapat penilaian indeks kualitas administrasi pertanahan. Kualitas administrasi pertanahan memiliki beberapa dimensi yakni, reliabilitas infrastruktur, transparansi informasi, cakupan geografis, penyelesaian sengketa tanah, dan akses yang sama terhadap hak properti.

Perkembangan Terkini

Pada periode Juni 2017- Mei 2018  sejumlah kementerian dan lembaga terkait indikator Registering Property telah melakukan beberapa reformasi pada proses jual beli tanah dan bangunan sebagai berikut :

  • Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala BPRD No.4 Tahun 2018 terkait standar operasional prosedur verifikasi BPHTB online dan otomatisasi proses balik nama PBB setelah proses balik nama di Kantor Pertanahan selesai.
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/ BPN No.8 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
  • Pusat Data dan Informasi Badan Pertanahan Nasional telah membuat statistik transaksi jual beli tanah di seluruh provinsi di Indonesia di website bpn.go.id.
  • Mahkamah Agung telah membuat rekap statistik perkara pertanahan di website mahkamah agung yang terhubung melalui website BPN.

Grafik peringkat indikator Registering Property (Periode Survey Tahun 2009-2018)

Tertarik Menjadi Kontributor

Peraturan Baru

Belum terbit.

Peraturan Terkait

PeraturanTanggalKategoriTentang
UU Nomor 28 Tahun 2009January 3, 20092Pajak dan Retribusi Daerah
UU Nomor 1 Tahun 1974January 15, 19742Perkawinan
UU Nomor 3 Tahun 2006January 15, 20062Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
UU Nomor 50 Tahun 2009January 6, 20092Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
PeraturanTanggalKategoriTentang
PP Nomor 24 Tahun 1997March 8, 19973Pendaftaran Tanah
PP Nomor 48 Tahun 1997March 8, 19973Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan PBB
PP Nomor 71 Tahun 2008March 8, 20083Perubahan Ketiga Atas PP No. 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
PP Nomor 128 Tahun 2015January 2, 20153Jenis dan Tarif Negeri Penghasilan Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN
PP Nomor 37 Tahun 1998January 15, 19983Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
PP Nomor 34 Tahun 2016August 10, 20163Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
PeraturanTanggalKategoriTentang
Keppres Nomor 34 Tahun 2003March 8, 20035Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
PeraturanTanggalKategoriTentang
Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2015March 8, 201531Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria dan Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal
Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997March 8, 199731Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2013March 8, 201331Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPN RI
PerkaBPN Nomor 01 Tahun 2010March 9, 201031Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan
Permen ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2016March 21, 201631Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu di Wilayah Tertentu
Permen ATRBPN Nomor 8 Tahun 2018February 15, 201931Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
PeraturanTanggalKategoriTentang
Perda DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2010March 8, 20108Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Perda Surabaya Nomor 11 Tahun 2010March 8, 20108Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
SE Kepala BPRD DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018February 15, 201911Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan Mutasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Melalui Sistem Online
SEMA Nomor 2 Tahun 2014March 9, 201443Penyelesaian Perkara di Pengadilan tg. Pertama dan tgkt Banding pada 4 Lingkungan Peradilan
KUHPerJanuary 15, 201547Kitab Undang-undang Hukum Perdata