Asumsi

Kemudahan Berusaha pada indikator Resolving Insolvency (Penanganan Kepailitan) yaitu mengukur 2 (dua) aspek utama yaitu aspek kerangka hukum dan efisiensi penanganan kepailitan.

Pada aspek kerangka hukum, penanganan kepailitan dinilai dari sejauh mana kerangka hukum kepailitan memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta hak-hak debitur dan kreditur pada proses penanganan kepailitan sampai selesainya proses.

Aspek kedua, yaitu efisiensi penanganan kepailitan. Penanganan kepailitan diukur dari biaya dan waktu serta output dari proses kepailitan. Biaya diukur dari biaya-biaya yang dibayar dalam rangka penanganan kasus mulai dari biaya perkara, biaya pengacara, biaya kurator/pengurus, biaya akuntan, penilai dan biaya-biaya profesional lainnya sampai prosesnya selesai termasuk didalamnya adalah kerugian berupa turunnya nilai pengembalian atas piutang kreditur. Waktu diukur mulai dari permohonan pengajuan perkara sampai proses pemberesan. selanjutnya, output dari proses kepailitan mengukur apakah sistem kepailitan mendorong agar suatu bisnis yang mengalami gagal bayar (insolvent) dapat keluar sebagai entitas yang tetap bertahan (going concern) setelah melalui proses kepailitan. Pada aspek ini diukur berdasarkan asumsi studi kasus sebagai berikut:

  • Waktu dan biaya untuk melalui proses insolvensi hingga memperoleh penyelesaian hutang oleh debitur (PT Mirage, domestik).
  • Kewajiban pembayaran yang harus dilunasi debitur adalah:
    1. Terhadap kreditur (Biz Bank), setara dgn nilai hotel yg dijaminkan yaitu Rp. 4.035.332.054,- (76% dari total hutang)
    2. Terhadap kreditur konkuren yaitu supplier, kewajiban pajak dan upah pegawai sebesar Rp. 1.521.393.706,- (24% dari total hutang)
  • Jika aset debitur dijual secara piece-meal = 70% total hutang. Jika debitur dijual sebagai going concern = 100% total hutang

Perkembangan Terkini

Indikator Resolving Insolvency secara global dalam Ease of Doing Business (EoDB) 2018 menduduki peringkat 38. Kemudahan berbisnis diukur mulai dari pada saat suatu bisnis akan dimulai sampai jika suatu bisnis mengalami masalah, salah satunya adalah masalah kesulitan keuangan yang mengakibatkan gagal bayar atas kewajibannya kepada kreditur (insolvent). Untuk itu, sebuah ekonomi harus menyediakan sistem kepailitan yang efisien dan mendorong agar bisnis yang mengalami kesulitan keuangan agar mampu tetap bertahan setelah melalui proses kepailitan (insolvency proceeding). Upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah diantaranya :

  • Pada tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan yang akan berkontribusi untuk menambah poin Indonesia pada :
    – Topik tentang kerangka hukum kepailitan di Indonesia yang mensyaratkan persetujuan kreditur untuk melakukan seleksi atau penunjukkan praktisi kepailitan
    – Topik tentang kerangka hukum kepailitan di Indonesia mengatur bahwa kreditur memiliki hak untuk memperoleh informasi dari praktisi kepailitan
  • Penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus yang didalamnya mengatur penurunan imbalan jasa bagi kurator atau pengurus sehingga biaya imbalan jasa kurator atau pengurus tidak memberatkan bagi debitur.

Grafik peringkat Indikator Resolving Insolvency (Periode Survey Tahun 2009-2018)

Tertarik Menjadi Kontributor ?

Peraturan Terkait

PeraturanTanggalKategoriTentang
UU Nomor 42 Tahun 1999March 9, 19992Jaminan Fidusia
UU Nomor 37 Tahun 2004March 9, 20042Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UU Nomor 4 Tahun 1996January 17, 19962Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
PeraturanTanggalKategoriTentang
PP Nomor 10 Tahun 2005January 2, 20053Penghitungan Hak Suara Kreditor
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
PMK Nomor 84 Tahun 2006March 21, 201628Perusahaan Pembiayaan
Permenkumham Nomor 11 Tahun 2016April 8, 201632Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus
PERMENKUMHAM Nomor 2 Tahun 2017February 15, 201932Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
SE MA Nomor 2 Tahun 2016April 28, 201643Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan