Asumsi

Kemudahan Berusaha dalam Indikator Trading Across Borders (Perdagangan Lintas Batas) yaitu mengukur efisiensi terhadap waktu dan biaya dalam proses ekspor dan impor di suatu negara. Untuk Negara Indonesia diukur perdagangan lintas batas dengan menggunakan jalur laut sebagai jalur perdagangan lintas batas yang paling banyak digunakan. Komoditi ekspor yang dijadikan acuan adalah adalah HS 15 (Minyak Kelapa Sawit) ke Negara India, dan untuk Impor adalah HS 8708 (Seatbelt, Gearbox)  dari Negara Jepang, dimuat dalam 1 kontainer berukuran 15 metric ton melalui Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), serta menggunakan jasa Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Freight Forwarder. Dokumen yang akan dicatat dalam survey untuk proses ekspor dan impor adalah seluruh dokumen yang diajukan secara elektronik maupun dokumen yang diajukan secara manual.

Perkembangan Terkini

Indikator Trading Across Borders di Indonesia secara global dalam Ease of Doing Business (EoDB) 2018 menduduki peringkat 112. Berdasarkan kondisi peringkat tersebut pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan reformasi di bidang logistik untuk mendukung perbaikan peringkat Trading Across Borders. Hingga saat ini sudah banyak perubahan signifikan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tentunya perubahan tersebut harus terimplementasi secara optimal dengan peran dari masyarakat dan sektor swasta sebagai pengguna layanan. Semenjak penilaian EoDB yang lalu, Indonesia telah melakukan perubahan dan juga menerbitkan peraturan baru pada beberapa area yang mempengaruhi penilaian seperti:

  • Operasionalisasi sistem elektronik single billing untuk pajak, bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di seluruh kantor Bea Cukai Indonesia;
  • Pemberlakuan manajemen risiko Bea Cukai untuk pemeriksaan fisik kepada importir/eksportir dengan rekam jejak yang baik;
  • Peraturan serta pemberlakuan  sistem Delivery Order Online untuk proses impor barang;
  • Pengoperasian sistem Inaportnet untuk mendukung pergerakan (tracking and tracing) barang keluar dan masuk wilayah pelabuhan yang dapat terintegrasi dengan sistem Delivery Order Online untuk proses impor barang;
  • Pengoperasian akses jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang dapat memberikan efisiensi waktu untuk masuk dan keluarnya barang dari Pelabuhan Tanjung Priok.

Saat ini pemerintah Indonesia terus melakukan upaya perbaikan dan reformasi pada bidang logistik untuk meningkatkan pelayanan pelabuhan yang dapat mendorong naiknya peringkat Trading Across Borders dalam survey EoDB. Upaya perbaikan dan reformasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak kemudahan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Grafik peringkat indikator Trading Across Borders (Periode Survey Tahun 2009-2018)

Tertarik Menjadi Kontributor ?

Peraturan Terkait

PeraturanTanggalKategoriTentang
UU Nomor 17 Tahun 2006March 8, 20062Kepabeanan
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
PMK Nomor 145 Tahun 2014March 8, 201428Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
PMK Nomor 175 Tahun 2014March 8, 201428Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean Bea dalam bentuk Data elektronik
PMK Nomor 228 Tahun 2015January 5, 201528Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
PMK Nomor 40 Tahun 2016March 14, 201728Pembayaran Dan/Atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik
PMK Nomor 86 Tahun 2016March 14, 201728Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar
PMK Nomor 224 Tahun 2015March 22, 201728Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan
PMK Nomor 225 Tahun 2015March 22, 201728Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2007 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor
Permendag Nomor 48 Tahun 2015February 8, 201529Ketentuan Umum di Bidang Import
Permendag Nomor 4 Tahun 2015January 8, 201529Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu
Permendag Nomor 46 Tahun 2014January 1, 201429Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan
Permendag Nomor 70 Tahun 2015March 8, 201529Angka Pengenal Importir
Permendag Nomor 87 Tahun 2015April 8, 201529Ketentuan Impor Produk Tertentu
Permendag Nomor 90 Tahun 2015May 9, 201529Penataan dan Pembinaan Gudang
Permen Perhubungan Nomor 120 Tahun 2017February 15, 2019134Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (Delivery Order Online) Untuk Barang Impor di Pelabuhan
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
PeraturanTanggalKategoriTentang
PDBJC Nomor 27 Tahun 2010March 8, 201047Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
SEDJHUBLA Nomor 2 Tahun 2016December 14, 201647Acuan Standar Pelayanan (SLS) Menggunakan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan
KEPDIR Pelabuhan Tj Priok Nomor 568 Tahun 2016December 14, 201647Pedoman Penerapan Single Billing / E-Service di Lingkungan PT. Pelabuhan Tanjung Priok
SE-Tarif Pelayanan Bongkar Muat Petikemas TPSFebruary 15, 201947Penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas Internasional, Domestik, Penumpukan Petikemas dan Gerakan Lapangan Serta Pelayanan Jasa Tambat, Air dan Barang di PT Terminal Petikemas Surabaya
SK Tarif Pelayanan Petikemas Di Pelabuhan Tanjung PriokFebruary 15, 201947Tarif Pelayanan jasa Petikemas pada Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok
PDJBC Nomor 7 Tahun 2007March 8, 200752Pemeriksaan Fisik Barang Impor
PDJBC Nomor 42 Tahun 2008March 8, 200852Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
PDJBC Nomor 12 Tahun 2016 March 14, 201752Pemeriksaan Fisik Barang Impor
PDJBC Nomor 16 Tahun 2016March 14, 201752Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
PDJBC Nomor 29 Tahun 2016March 14, 201752Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor
PDJBC Nomor 33 Tahun 2016 March 14, 201752Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik